Gabus – Aksi spekulan (tengkulak) yang memborong besar-besaran dan penimbunan, diduga menjadi penyebab kelangkaan garam yang terjadi belakangan ini. Untuk itu, Pemerintah melalui Satgas Pangan bersama Polri harus turun tangan secepatnya menindak tegas para pelaku kartelisasi atau perusahaan-perusahaan yang nakal. Kelangkaan dan mahalnya harga garam beberapa pekan terakhir ini, menjadi persoalan yang sangat serius. Apalagi tingkat kebutuhan garam Indonesia, terus meningkat, karena konsekuensi dari pada industri.

Usai Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Kebangsaan di Desa Karaban Kecamatan Gabus, Sabtu malam (12/8), Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan,  masalah garam ini, karena belum adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada strategi pergaraman nasional, termasuk upaya antisipasi ketika cuara yang mempengaruhi produksi garam.
“Ini memang harus segera dipikirkan oleh Pemerintah. Sehingga jangan sampai produksi garam nasional petani kita dirugikan akibat dari pada impor yang selama ini terus dilakukan oleh pemerintah. Yang perlu diwaspadai, adanya spekulan spekulan kemarin itu kita sinyalir tengkulak tengkulak dari Jawa Timur yang melakukan aksi borong terhadap garam-garam produksi nasional, dan kemudian garam itu tidak langsung dijual tapi distok (timbun),” ujarnya.
Dalam hal ini, Firman Soebagyo dengan tegas menyatakan, seperti kasus beras nasional, kelangkaan dan mahalnya garam, yang diduga karena ulah spekulan / tengkulak sebagai bentuk pelanggaran, tindak pidana ekonomi. Karena hak warga yang dimonopoli olek kelompok-kelompok tertentu.
“Oleh karena itu sejak kemarin saya pergi ke Jepang bersama Satgas Pangan, Pak Irjen Setyo dan Ketua KPPU sedang mempelajari bagaimana untuk mengatasi terhadap perilaku para pelaku kartel-kartel ini. Atau perusahaan-perusahaan yang nakal ditindak hukum secara tegas. Dan di sana (Jepang) sudah sangat rapi undang-undangnya. Sehingga ini yang perlu kita tiru, agar kedepan itu ada keterjaminan terhadap masalah industri dalam negeri,” katanya.
Politkus Partai Golkar yang menjabat Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo SE MH berharap, kedepan Pemerintah segera merumuskan dan mengontrol pentingnya harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah,  agar  kelangkaan serupa tidak berulang. Buktinya Satgas Pangan yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran.  Produksi garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional, terbesar di Nusa Tenggara Timur, Madura (Jawa Timur), serta  Pati dan Rembang (Jawa Tengah).(•)