Pati –  Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang mensinyalir rencana insntasi tertentu yang memasukan 5ribu senjata illegal, dan indikasi kebangkitan PKI, pada pertemuan silahturohmi para petinggi TNI AD yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Trisutrisno, di Jakarta, Jumat Kemarin (22/9),  menjadi perbincangan banyak pihak.  Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo,  angkat bicara.

Isu kebangkitan bahaya laten komunis dan rencana penyelundupan ribuan senjata api ke tanah air, dan indikasi kebangkitan PKI, menjadi keprihatian, dan perhatian serius Pemerintah.
Soal isu itu, Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar jangan menganggap sepele isu bangkitnya kembali bahaya laten komunis ditanah air.
Menyikapi pernyataan Pangab Jend TNI Gatot Nurmantyo bahwa ada indikasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memasukkan senjata api illegal, sebanyak 5ribu pucuk senjata api, ini  yang indikasinya membawa nama Presiden, juga akan membahayakan bagi pertahanan dan keamanan negara. Karena akan mengganggu kedaulatan negara,” katanya.
Senior Partai Golkar yang juga anggota DPR RI  dari  daerah pemilihan III Jawa Tengah, Firman Soebagyo mengatakan, yang lebih mengejutkan lagi dalam pernyataan Panglima TNI, adanya oknum Jendral aktiv yang turut serta membantu dan menskenariokan masuknya senjata ilegal, dan mencatut nama Presiden RI.  Dia juga meminta, agar semua pihak yang bertanggung jawab atas pertahan dan keamanan negara, segera mengmabil langkah tegas, agar jangan sampai mengancam kedaulatan Negara.
“Karena terkait dengan masalah ijin untuk memasukan senjata, apalagi itu senjata standart militer ini ada prosedur dan mekanisme. Sehingga ini, tidak bisa dipisahkan dari isu-isu bangkitnya bahaya laten komunis yang selama ini sudah meresahkan masyarakat,” katanya.
Anggota DPR RI Firman Soebagyo juga meminta, Presiden segera memanggil Panglima TNI, Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk meminta penjelasan dan klarifikasi, serta upaya kongkrit,  agar rencana penyelundupan senjata api, dan isu bahaya laten komunis dapat dicegah.  
Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali, kebijakan pemberian bebas visa kepada beberapa negara. Khususnya negara Tiongkok dengan dalih untuk menarik arus wisata asing. Sebab bersasarkan evaluasi tidak ada dampak positifnya bagi penerimaan negara. Justru sebaliknya warga tiongkok yang masuk ke Indonesia membuat resah warga masyarakat dan beberapa pemerintah daerah.(•)