^ke atas
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonUntuk yang mau gabung BB Pasfm, silahkan di PIN BB: 32711E7D

0295 - 385877
pasfmpati@gmail.com

Radio PASFM Pati

Saluran Informasi Warga Pati - Jawa Tengah

Berita BBC
Berita BBC

Jumlah Pengunjung

Hari ini 135

Kemarin 570

Minggu ini 705

Bulan ini 16425

Total 947360

Banwaslu Provinsi Jawa Tengah Sudah Optimalkan Pengawasan Pelanggaran Pilkada

Bagikan
FaceBook  Twitter

pasfmpati.com (Pati): Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Jawa Tengah, kini mulai konsentrasi dalam pengawasannya  terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Pilkada. Pengawasan semakin intensif, mendekati masa tenang hingga pencoblosan di TPS.
Memasuki masa tenang Pemilihan Bupati – Wakil Bupati, Pilkada Serentak 2017, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Jawa Tengah mengintensifkan pengawasannya pada pelanggaran yang sering terjadi pada masa mengambang.

Saat menyampaikan paparannya, saat mendampingi kunjungan kerja Komite I DPD RI terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Pati, Senin kemarin (6/2), Ketua Banwaslu Provinsi Jawa Tengah, Abhan, SH mengatakan,  pengawasan di masa tenang lebih intensif dilakukan, sebab ada sejumlah potensi pelanggaran / permasalahan yang muncul, seiring aktifnya kembali calon incumben sebagai Bupati/Walikota, setelah cuti di masa kampanye.
“Ini bisa berupa penyalahgunaan kewenangan, pengerahan atau mobilisasi birokrasi, dan yang lainnya. Inilah yang kami antisipasi jajaran pengawan, mulai dari provinsi hingga ke tingkat yang paling bawah. Dan biasanya money politic menurut persepsi kami berdasar pengalaman, masih bisa terjadi di masa-masa tenang ini ,” katanya. 
Untuk mengantisipasi money politic, kata Abhan, SH, pengawas TPS diharapkan dapat bersinergi dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang ada disetiap Desa/Kelurahan. Termasuk pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran selama berlangsungnya pemungutan, rekapitulasi hingga pengiriman ke PPK, secara terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski, Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan Pilkada, masuk kategori rendah. 
“Meskipun masuk kategori rendah tapi kita tetap melakukan antisipasi berbagai hal terhadap kemungkinan yang terjadi. Terutama pada saat masa tenang dan masa  pemungutan suara,” tuturnya.
Soal pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada, tutur Ketua Banwaslu Provinsi Jawa Tengah, Abhan, SH, pihkanya telah berkolaborasi dengan Polri dan Kejaksaan, dalam  penanganannya melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).(•)

Web Resmi Radio PASFM Pati