^ke atas
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonUntuk yang mau gabung BB Pasfm, silahkan di PIN BB: 32711E7D

0295 - 385877
pasfmpati@gmail.com

Radio PASFM Pati

Saluran Informasi Warga Pati - Jawa Tengah

Berita BBC
Berita BBC

Jumlah Pengunjung

Hari ini 736

Kemarin 821

Minggu ini 4654

Bulan ini 18858

Total 909800

Haryanto-Saiful Arifin Harus Rangkul Simpatisan Kolom Kosong

Bagikan
FaceBook  Twitter

pasfmpati.com (Pati) - Kepastian terpilihnya pasangan Haryanto – Saiful Arifin tinggal menunggu penetapan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Pati. Untuk itu, pekerjaan paslon terpilih mendatang, harus mampu rangkul kelompok yang berseberangan pandangan politik saat Pilkada.
Secara de facto, hasil hitung TPS (form c1), paslon HarFin menang untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih 2017 – 2022, dengan memperoleh 74,52% dan kolom kosong 25,48%. Tapi angka pemilih kolom kosong yang mencapai 177.682 suara, harus menjadi perhatian HarFin untuk dapat merangkul mereka dan dilakukan rekonsiliasi, untuk mendukung program-program pembangunan daerah.

“Jangan sampai ada kesan atau stigma bahwa warga yang pro kotak kosong adalah musuh yang harus dijauhi,biar bagaimana pun mereka adalah warga masyarakat pati juga,” demikian harapan Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty, SH.
Maskuri juga sependapat dengan anggota Bawaslu RI, perlu adanya revisi UU Pilkada, khususnya terkait dengan eksistensi pendukung kolom kosong dalam Pilkada Calon Tunggal. Sehingga masyarakat yang mengorganisasi gerakan kolom kosong mempunyai kepastian hukum dan kepentingan mereka juga terakomodir.
“Karena kejadian di Pati cukup memberikan gambaran, fenomena gerakan kotak kosong sangat dinamis, terstruktur dan merata meskipun kerap kali memunculkan gesekan dengan pihak Keamanan dan Panwas Pilkada. Baik itu penurunan spanduk,pembubaran dan pelarangan kegiatan. hal tersebut kami nilai semata karena tidak adanya regulasi yang memayungi eksistensi gerakan kotak kosong,” tuturnya.
Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty mengatakan, secara de facto hasil Pilkada Pati, sudah bersifat final. Karena tidak ada pihak yang mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ke MK, terkait hasil Pilkada Pati. Mengingat tidak ada satu pun lembaga pemantau yang terdaftar dan terakriditasi di KPU Pati sebagai pemantau Pilkada. Sesuai ketentuan Peraturan MK No.4/2015 yang punya legal standing mengajukan gugatan ke MK dalam Pilkada dengan paslon tunggal, adalah paslon itu sendiri dan lembaga pemantau Pilkada. Itupun terkait, selisih suara ada ketentuan presentasenya yang dapat digugat ke MK.(●)

Web Resmi Radio PASFM Pati