AKURAT.CO - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, Baleg ingin Undang-undang Penyiaran mempunyai aspek yang berkeadilan. Dia tidak ingin, UU Penyiaran, menjadi regulasi yang akan menimbulkan monopoli baru.

Pati – Soal kesulitan pemilik kapal dan nelayan, soal pengurusan perijinan melaut yang lama dan berbelit, membuat Bupati Pati melayangkan surat ke Presiden RI. Dengan harapan, keluhan pemilik kapal dan nelayan yang masih terganjal dengan regulasi kepemilikan dan kelayakan kapal untuk melaut, segera ditindaklanjuti.

Pati – DPRD Kabupaten Pati melantik dan mengambil sumpah anggota dewan pengganti antar waktu (PAW). Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung dalam rapat paripurna DPRD, Rabu pagi (20/9). Anggota DPRD Kabupaten Pati pengganti antar waktu yang dilantik itu, berasal dari Fraksi Hanura atan nama Warsiti.  Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Pati, Warsiti menggantikan Mudasir yang tersandung kasus pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Juwana – Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana berjanji menyelesaikan pengukuran ulang kapal nelayan, hingga awal Oktober tahun ini. Beberapa kapal diantaranya sudah terbit dokumen surat ukur permanen/tetap. Hingga sekarang Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana, telah menerima limaratusan  permohonan pengukuran ulang kapal. Meski hampir semua kapal telah dilakukan pengukuran ulang, petugas ukur dari Dirjen Perhubungan Laut terkendala dengan dokumen kepemilikan kapal yang belum jelas.