• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati, Kota – Komisi A DPRD Kabupaten Pati menggelar publik hearing atau dengar pendapat terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Publik hearing yang melibatkan perwakilan elemen masyarakat itu, berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pati, Senin pagi (13/11).

Rapat dengan pendapat membahas raperda prakarsa tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu, melibatkan PC NU, PD Muhammad, Ormas, dinas/badan/instansi terkait, serta media masa. Publik hearing itu, sebagai upaya DPRD mengakomodir pendapat masyarakat, untuk penyempurnaan regulasi yang digagasnya.
Usai memimpin rapat dengar pendapat, Ketua Komisi A DPRD Pati, H Adji Sudarmadji SH MM mengatakan, selain pengawasan dan legislasi, tugas dan kewenangan DPRD juga membuat dan menetapkan Rancangan Perturan Daerah (Perda) menjadi Perda. Baik Raperda dari Pemerintah, maupun Raperda prakarsa DPRD.
“Yang kami bahas ini merupakan Perda inisiatif, dan yang kami susun ini merupakan Raperda Sapu Jagat.  Karena mencakup hampir seluruh hidupan masyarakat, juga tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sehingga ada 11 aturan yang kami buat ini,” kata Adji Sudarmadji.
Komisi A DPRD Pati selaku pemrakarsa raperda ini berharap, dengan adanya Perda ini nantinya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bisa terpacai. Minimal, mengurangi ketidaknyamanan masyarakat. Didalamnya juga nantinya mengatur soal parkir di tepi jalan umu, dan membuang sampah bukan pada tempatnya yang menjadi sorotan masyarakat.
“Sehingga ini nantinya sudah menjadi Perda dan efektif diberlakukan secara otomatis semua yang terlibat stakeholder dan masyarakat, mungkin bisa memahani dan bisa melaksanakan,” tuturnya.
Satpol PP, kata Ketua Komisi A DPRD Pati, H Adji Sudarmadji  SH MM, nantinya akan menjadi perangkat daerah  dalam penegakan  Peraturan Daerah (Perda), sesuai PP No 6/2011 tentang Satpol PP, dan Permendagri No 40/2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, yang bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).(•)

Joomla templates by a4joomla