• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati, Kota – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebgyo menyesalkan pemberitaan beberapa media soal ketidahhadiran Setya Novanto (SN) terhadap pangilan KPK. Pasalnya SN dituding lebih mengutamakan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) di masa reses.
“Saya kecewa, tenyata banyak media dan masyarakat tertentu,  yang tidak/belum memahami pentingnya kunjungan ke Dapil bagi semua anggota DPR RI,  tidak terkecuali termasuk Pimpinan DPR RI. Kunjungan ke Dapil di masa reses adalah kewajiban bagi anggota DPR RI, sebagai amanat UUD No 17/2014 tentang  MPR, DPR, DPD dan DPRD,” demikian Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, saat mengungkapkan kekecewaannya.

Firman Soebagyo menjelaskan,  pada pasal 81 huruf UU  MD3 berbunyi, anggota DPR RI berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kemudian diterjemahkan di pasal 20 ayat 2 Peraturan Tata Tertip DPR RI yang mengatur dalam melaksanakan representasi rayat dapat dilakukan antara lain melalui kunjungan kerja.  Sedangkan pasal 211 ayat 2 menyebutkan kunjungan kerja sebagimana dimaksud  dalam ketentuan itu, kunjungan kerja dapil pada masa reses, dan kunjungan kerja diluar reses dan diluar sidang DPR.
“Sedangkan di pasal 10 Tata tertip ttg sumpah/janji sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang menyatakan Demi Alloh (Tuhan) saya bersumpah/janji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya sesuai dengan peraturan per undang undangan, dengan berpedoman pada Pancasila  dan UUD NRI th 1945,” ujarnya.
Oleh krn itu, kata Firman Soebagyo, tdak boleh ada fihak  manapun yang mengecam ketidak hadiran SN untuk memenuhi panggilan KPK, karena dituduh lebih mementingkan kunjungan  ke Dapil. Karena  makna perintah UU  dan  sumpah/jaji adalah bentuk pertanggung jawaban kepada Negara dan Tuhan. Sehingga siapapun tidak boleh mempertentangkan antara tidak memenuhi panggilan KPK, dan tugas Ketua DPR RI  Setya Novanto (SN) yang harus dipertanggubg jawabkan kepada Tuhan dan Negara. Apalagi katanya, reses yang dilakukan merupakan pemintaan masyrakat yang sudah terjadual sebelumnya.
“Masalah yang dihadapi masyarakat NTT, terkait masalah fundamental karena menyangkut kehidupan masyarakat petani yg harus mendapat perhatian serius oleh  Negara. Selaku Ketua DPR RI dan pejabat negara,  tentunya SN sudah mempertimbangkan. Baik dari aspek hukum dan aspek lainya,  sehingga SN sudah mempertimbangkan mana yang harus diutamakan ,” jelasnya.
Firman Soebagyo mengaku, dia juga diminta untuk mendampingi SN saat kunjungan ke Dapilnya. Sebab, sebagai anggota Komisi IV DPR RI, dianggap paham dan menguasi pertanian, kelautan dan perikanan  yang secara secara tehnis dan sesuai bidangnya.  Apalagi di  NTT merupan wilayah yang strategis untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pengembagan garam nasioanal. Apalagi belakangan ini Indonsia masih import garam dan daging/sapi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, yang menguras devisa negara.
“Untuk itu tidak perlu ada pihak yang mempersoalkan, dan mempertentangkan antara pemenuhan panggilan KPK dan kunjunga kerja Dapil SN yang juga Ketua DPR RI itu. Saya juga menghimbau, seharusnya media, wajib memberikan pembelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Jangan asal menulis dan mengejar ratting pemberitaan dan tayangnya saja.  Media harus obyektif dan jangan jadi alat kepentingan kelompok rertentu yang tidak menguasai aturan dan dasar-dasar hukumnya,” kata Firman Soebagyo.
“Saya juga mengingatkan media apapun. Baik cetak maupun electronik.  Kalau tidak bekerja secara peofesional dan pemberitaannya yang subyektif,  cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan pembaca dan pemirsanya. Sebaiknya di era demokrasi kebebasan harus dimaknai dengan kebebasan yang bertangung jawab dan  bermoral dengan tetap mengedepankan  aturan hukum yang ada  sesuai nilai-nilai idiologi negara dan  amanat UUD NRI 1945,” pungkas Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraski Partai Golkar Firman Soebahyo.(*)

Joomla templates by a4joomla