• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati, Kota – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Nasional Pati resmi mengadukan oknum PNS RSUD RAA Soewondo Pati, yang diduga melakukan penelantaran rumah tangga. Itu dilakukan, agar managemen instansi layanan kesehatan memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan, meski perkaranya telah diadukan ke Polisi, pada Senin lalu (4/12).
Karena terduga pelaku penelantaran rumah tangga berinisial AI berstatus PNS yang berdinas di RSUD RAA Soewondo, LBH Advokasi Nasional Pati selaku Kuasa Hukum korban penelantaran rumah tangga berinisial W mengadukan secara kedinasan. Direktur RSUD RAA Soewondo Pati dr Soeworo Nurcahyono, M.Kes menerima pengaduan itu, Rabu siang (6/12).

Direktur RSUD RAA Soewondo Pati dr. Soeworo Nurcahyono, M.Kes mengaku, pihaknya akan mempelajari dulu pengaduan tersebut,  serta membentuk tim internal, serta bekerjasama dengan tim Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Pati untuk meminta penjelasan kepada yang bersangkutan.
“Jadi akan saya pelajari dulu. Dan tentunya akan saya crosscheck juga dengan yang bersangkutan. Kemudian kita bentuk tim internal RSUD RAA Soewondo, maupun tim BKPP. Terkait dengan adanya ancaman dari terlapor terhadap korban, kami serahkan ke BKPP. Biasanya ada teguran 1, 2 dan 3. Tentunya kalau itu tidak diindahkan ya meningkat ke hukuman penurunan pangkat, dan sebagainya sesuai ketentuan yang ada,”  katanya.
Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri SH, Kuasa Hukum korban penelantaran rumah tangga berinisial W mengatakan, pihaknya perlu untuk mengadukan perlakukan AI terhadap W (istrinya) yang masih tinggal satu rumah itu  kepada pimpinan RSUD RAA Soewondo. Karena telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik PNS atas nama berinisial AI yang kebetulan PNS di RSUD RAA Soewondo Pati.  Dari hasil analisanya, tutur Maskuri SH, patut diduga keras AI melanggar ketentuan disiplin PNS.
“Secara spesifik kita katakana bahwa ketentuan PP No 53/2010, saudara AI itu patut diduga melanggar pasal 3 ayat 4 dan ayat 6. Dimana dipasal tersebut menyatakan PNS wajib untuk mentaati perundang-undangan, serta harus menjunjung tinggi martabat PNS. Dengan terduga AI ini yang patut diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya itu sudah menyalahi Undang-Undang,  dan juga tidak menjunjung tinggi martabat PNS,” tuturnya.
Atas pengaduan itu, kata Direktur LBH Advokasi Nasional Pati Maskuri SH, PNS yang melanggar ketentuan mendapatkan sanksi hukuman disiplin PNS oleh instansi tempat oknum  PNS itu bekerja.
Awalnya rumah tangga W dan AI berjalan harmonis, seperti keluarga lain. Namun, pada 5 November 2016, AI tanpa sebab yang jelas menyampaikan perkataan, yang intinya akan menggantung status atau tidak akan menceraikan, dan juga tidak akan memberi nafkah kepada korban. Karena merasa diterlantarkan oleh suaminya itulah, akhirnya W mengadukan AI ke Polisi, agar bisa mengakhiri ikatan pernikahannya.(•)

Joomla templates by a4joomla