• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati, Kota – Ketika panen raya padi di berbagai daerah, terutama di Jawa, justru Pemerintah masih saja mengimpor beras. Setidaknya sejumlah 500ribu ton beras yang didatangkan paksa dari luar negeri, atas kebijakan yang ditetapkan Menteri Perdagangan.
“Kebijakan Pemerintah patut dipertanyakan?! Ada apa dibalik inport beras 500.000 ton yang dipaksakan?. Karena logika berpikirnya bahwa Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari,” demikian ungkap anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo (FS).

Berdasarr informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan, tutur Firman Soebagyo (FS), surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana - mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali.
“Oleh karena itu FS sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto yg semakin akan membuat kecewa dan mensengsarakan petani. Kami sebagai anggota Komisi IV selalu berkoordinasi dan monitoring baik di tingkat pasar dan petani,” tuturnya.
FS juga mengingatkan, semua pihak untuk waspada di 2018 yang merupakan tahun politik. Kebijakan import beras yang ditetapkan Menteri Perdagangan bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu. Sangat janggal turut FS, karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan, bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi, maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
“Kejangggalan berikutnya adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga. Seharusnya yang benar Mendag harus berkoorsinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh ada apa?!,” terangnya.
FS mengaku, pihaknya juga telah mendapatkan pernyataan langsung Menteri Pertanian, yang menyebutkan persediaan (stok) pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan Menteri Pertanian menjelaskan, pada Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu. Oleh karena itu kebijakan import, yang dilakukan Menteri Perdagangan akan semakin mensengsarakan petani. Dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo.
“Saya menegaskan akhir-akhir ini Menteri Perdagangan banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh. Seperti Kepmentan soal tata niaga import tembakau yang juga sudah dibatalkan. Ini memalukan, menunjukkan bahwa tidak provesional,” pungkas anggota Komisi IV yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo.(•)

Joomla templates by a4joomla