• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati – Penetapan Raperda tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, masih tertunda. Karena penetapan regulasi tersebut, masih harus menunggu Pemendagri. Panitia Khusus (Pansus)  DPRD Kabupaten Pati telah menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tentang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan, pada rapat paripurna DPRD, Selasa kemarin (11/7). Namun penetapan Raperda tersebut menjadi Perda, masih menunggu regulasi yang lebih tinggi, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Diwawancara usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin mengaku, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih banyak, terkait raperda yang selesai dibahas Pansus. Karena masih menunggu fasilitasi Gubernur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Kalau raperda Hak Keuangan dan Administratif DPRD itu masih menunggu fasilitasi Gubernur. Untuk lebih jelasnya nanti, karena Permendagri-nya belum keluar. Sehingga untuk hal yang terkait raperda tersebut belum bisa komentar,” terang Ketua DPRD Pati.
Ali Badruddin menambahkan, dalam pembahasan yang dilakukan Pansus, DPRD selanjutnya akan memintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah, yang diharapkan hasilnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2017. Yakni tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
“Cuma kita masih menunggu Permendagri, jadi kita belum bisa menyampaikan lebih jelas. Karena itu perlu mendapat fasilitasi Gubernur, nanti setelah itu baru kita bisa menyampaikan,” pungkasnya.
Laporan hasil pembahasan Raperda Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pati, yang disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus), Bambang Susilo menyebutkan, hanya ada 4 hal yang perlu diubah. Diantaranya, pada penjelasan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(•)

Joomla templates by a4joomla