BPKP Perwakilan Jateng Evaluasi Implementasi Aplikasi Siskeudes Di Pati

Pati, Kota – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah, mengevaluasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Pati. Evaluasi tersebut menghadirkan seluruh Kades/Lura se Kabupaten Pati, di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Selasa (10/7/2018).

Setelah tiga tahun penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di sejumlah Kabupaten/Kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah mengevaluasi langsung ke daerah-daerah. Salah satunya ke Kabupaten Pati, yang sudah 100% desa/kelurahannya menerapkan aplikasi ini.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Samono mengungkapkan,  evaluasi implementasi aplikasi siskeudes itu, dalam upaya mengawal kebijakan Pemerintah terkait dana desa dan alokasi dana desa. Salah satunya, memberikan bantuan melalui pengembangan aplikasi untuk akuntabilitas dan transparansinya. “Dan hari ini, seperti yang kita lihat sama-sama evaluasi impelemtasinya. Dan se Jawa Tengah, menurut catatan kami, sudah sekitar 90% menggunakan aplikasi Siskeudes ini. Dan Alhamdulillah, khusus untuk Kabupaten Pati yang sudah kita laksanakan ini, sudah 100%. Bahkan Pati ini sudah bisa mengkompilasi sebagai lampiran LKPD yang diperiksa BPK. Itu telah berhasil dibuat melalui aplikasi Siskeudes yang kita kembangkan bersama-sama Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kata Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Samono, pihaknya tidak akan melakukan pemeriksaan seperti yang menjadi kewenangan BPK maupun Inspektorat. Dan pihaknya baru melakukan pemeriksaan terhadap suatu penyelewengan, biasanya hanya diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara.  
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Hery Subowo mengapresiasi penerapan siskeudes di Pati yang sudah 100%. Bahkan, dalam implementasinya  setiap desa sudah bisa menyusun ikhtisar laporan keuangan desa. “Mereka menggunakan Siskeudes. Dari laporan keuangan itu diikhtisarkan dilampirkan dalam laporan keuangan Pemkab Pati yang diperiksa setiap tahunnya. Jadi memang kita (BPK) sangat-sangat mendorong penerapannya, karena akan meningkatkan akuntabilitas. Baik di tingkat desa maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.  
Di Jawa Tengah, belum seluruh Kabupaten/Kota mampu menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan, dalam hal ini Siskeudes. Sehingga, BPKP Perwakilan Jawa Tengah masih mengawasi penyelenggaraannya, terutama tingkat kepatuhan desa dalam penerapan aplikasi itu. Selain di Kabupaten Pati, evaluasi penerapan aplikasi Siskeudes juga dilakukan di  Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Banjarnegara.(●)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla