• text untuk iklan
    judul 1
    Banner untuk iklan 1Read more
  • titel 2
    Banner yang ke 2
  • judul3
    ini adlah tempat iklan 3
  • Judul iklan ke 4
    Gambar mic

Pati, Kota - Pemerintah Kabupaten Pati sekarang sedang menginventarisasi desa-desa di wilayahnya yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II 2018. Karena masih ada satu atau dua desa yang keberatan dengan pelaksanaan Pilkades yang dimungkinkan faktor waktu.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II/2018, teragenda 15 Desember 2018, yang diikuti 55 desa. Kini semua Camat sedang mendata desa-desa yang ada di wilayahnya yang berkeinginan untuk Pilkades.

Pati, Pucakwangi - Bentuk dukungan TNI-AD dalam pencapaian swasembada pangan melaksanakan Gerakan Panen Padi Bersama Tahun 2018, bersama Kelompok Tani Sumber Rejeki di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Puncakwangi.Selasa (16/01/2017)
Mewakili Dandim 0718/Pati, Kasdim Mayor Inf Muh Sholihin SAg memanen padi di areal seluas 0,4 ha dari 116 ha yang dikelola Kelompok Tani Sumber Rejeki. Dari hasil panen itu didapat perkiraan gabah kering panen (Gkp) 7,4 Ton/ha dan gabah kering giling (Gkg) 6,54 Ton/ha.

Pati, Kota – Pemerintah kini mulai mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), untuk mempermudah pengurusan berkas administrasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pati yang hendak bekerja ke luar negeri. Hanya saja untuk pengurusan paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, masih harus mengurus ke instansi bersangkutan.
Kabupaten Pati merupakan kantong TKI terbanyak kelima se-Jawa Tengah. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk melayani TKI di Kabupaten Pati.

Pati, Kota - Banyaknya TKI bermasalah di luar negeri, dikarenakan saat keberangkatannya, non prosedural. Mereka memilih jalan pintas dengan cara-cara illegal, namun ketika sampai di tempat kerjanya banyak menghadapi permasalahan, yang seharusnya didapatkan lebih dulu.
92% masalah TKI diluar negeri, karena berangkat dengan cara illegal, atau tidak sesuai proserdur. Seperti tidak dibayar, dianiaya, atau kabur dari rumah majikan. Sehingga kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai perintah UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), menjadi solusi untuk mengantisipasi masalah TKI non prosedural.

Joomla templates by a4joomla